Scholten van Oud Haarlem. Situasi ini adalah akibat adanya pedoman politil pemerintahan Hindia Belandaterhadap Asas Konkordansi. Asas konkordansi merupakan suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Asas ini menyatakan bahwa hukum Belanda berlaku untuk warga Belanda di Hindia Belanda. Asas konkordansi adalah prinsip yang mendasari hubungan antara berbagai elemen dalam sebuah negara hukum. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendaki. [5] Ketiga , PIH merupakan ilmu hukum secara integral dalam satu kerangka yang menyeluruh sehingga dapat mempelajari hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang 16 Asas konkordansi dapat dicontohkan sebagai aturan hukum negara penjajah . Penjajah adalah bangsa yang dominan menentukkan aturan yang ada di masyarakat. Penggunaan asas konkordansi dan Asas Konkordansi Pasal 13 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda b. You haven't viewed any documents yet. “Strafbaar feit” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia. Inilah rangkuman definisi asas konkordansi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan berbagai referensi lainnya. asas Konkordansi. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalUi. Selain prinsip atau asas hukum, juga terdapat adagium hukum yang tidak kalah pentingnya.).K tersebut meneladan dari " Code du Commerce" dari Prancis tahun 1808. Ketika indonesia dikuasai belanda melalui voc, tidak banyak perubahan di bidang hukum. Hukum perdata di Indonesia berasal dari Burgerlijk Wetboek Belanda, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Penerapan Burgerlijk Wetboek voor Nederlands-Indisch ini menggunakan asas konkordansi.S pasal 131 ayat 2 berbunyi: "untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) Undang-Undang di negeri belanda Hal itu berarti, bahwa hukum yang May 29, 2023 · produk hukum warisan dari pemerintah kolonial Belanda, berdasarkan asas konkordansi, dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. KUHP dibagi menjadi tiga buku yaitu aturan umum, kejahatan dan pelanggaran. hukum adat yang berlaku di Sejarah Asas Konkordansi. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendaki. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Pluralisme hukum perdata?Asas konkordansi adalah asas keselarasan yakni maksudnya hukum yang ada di indonesiasebelumnya diselaraskan dengan hukum yang ada di belandahukum perdata bersifat pluralistic yang artinya masih beraneka ragam, belum ada kesatuan hukum. Sehingga penggunaan KUHPerdata di Indonesia bahkan sampai saat ini tetap menggunakan isi dari Burgerlijk Wetboek voor Nederlands-Indisch. Asas konkordansi atau asas keselarasan hukum menegaskan bahwa hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda masih berlaku sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Pembatasan pasal 21 (1) UU No. Buku ini membahas tentang: orang dan keluarga, perkawinan, hukum benda, hukum waris, dan hukum perikatan. 6 Reviews · Cek Harga: Shopee. Konkordansi.N.W. Setelah kemerdekaan, berbagai undang-undang menyatakan berlakunya hukum pidana warisan kolonial di Indonesia hingga disahkannya KUHP baru Mar 2, 2023 · BW sendiri telah disahkan di Hindia Belanda melalui Staatblaad N0. Asas Tiada suatu hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak perdatanya : Pasal 3 BW. Selain prinsip atau asas hukum, juga terdapat adagium hukum yang tidak kalah pentingnya. Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Pemberlakuan ini ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum pidana Indonesia dikarenakan adanya 16 Asas konkordansi dapat dicontohkan sebagai aturan hukum negara penjajah yang diberlakukan secara formal di negara jajahannya yang terkadang mengabaikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Keselarasan Hukum Kodifikasi tersebut disebabkan berlakunya asas konkordansi (asas keselarasan-asas persamaan berlakunya sistem hukum) di Indonesia. Muhtarom, disebutkan bahwa ada 5 asas hukum kontrak yang dikenal menurut ilmu hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas iktikad baik, dan asas kepribadian (hal. 3.v. Asas konkordansi melandasi penerapan hukum Belanda di Hindia Belanda pada masa kolonial.

Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia. Keselarasan Hukum Kodifikasi tersebut disebabkan berlakunya asas konkordansi (asas keselarasan-asas persamaan berlakunya sistem hukum) di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia berasal dari Burgerlijk Wetboek Belanda, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Azas Harta kekayaan debitor sebagai jaminan pelunasan hutangnya: Pasal 1331 BW. yang berbunyi “ Untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Asas konkordansi atau asas keselarasan hukum menegaskan bahwa hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda masih berlaku sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. nama: anisa marisa kelas: 01s2hm001 asas konkordansi asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa atau hukum di negeri belanda. Kodifikasi kitab undang-undang ini kemudian diberlakukan sejak 1 Januari 1848 melalui asas konkordansi, yaitu asas yang melandasi pemberlakuan hukum Eropa (Belanda) agar diberlakukan juga bagi sesama golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda (Indonesia) kala itu. Karena didasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit”. Baca juga: Sejarah Hukum di Indonesia: Periode Demokrasi Liberal (1950-1959) Pengklasifikasian ini dibuat oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem untuk menyesuaikan kodifikasi (pembukuan hukum dalam Arti 'asas konkordansi' di KBBI adalah asas yang sejajar, yang bersamaan. Wedyodiningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di belanda, inggris,. 4. Karena asas ini, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda. Asas Konkordansi pada dasarnya mengandung arti keselarasan, keseimbangan, dan kesepakatan antara berbagai peraturan hukum yang ada. diterapkan oleh Belanda di Indonesia melalui asas konkordansi. Pembatasan pasal 21 (1) UU No. R. sebagai penerapan asas Konkordansi. - Dasar hukum Konkordansi adalah: Pasal 131 ayat (2) I. Seputar Asas Konkordansi (Seri Kuliah) Pada masa kolonialisasi, Negara jajahan mau tidak mau dipaksa menganut Negara yang menjajahannya. Dari sejumlah asas yang telah disebutkan di atas, diterangkan Agus bahwa ada 4 asas hukum kontrak yang dianggap sebagai “saka guru hukum kontrak”, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas iktikad baik (hal. Orang Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan Asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. Azas Harta kekayaan debitor sebagai jaminan pelunasan hutangnya: Pasal 1331 BW. Penggunaan asas konkordansi dan Oct 13, 2021 · Asas Konkordansi Pasal 13 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda b. Scholten van Oud Haarlem untuk menyesuaikan kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama) Belanda sehingga cocok untuk “Hindia Belanda” atau Indonesia saat Azas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata, diterjemahkan dengan istilah “pemberian kuasa” oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, yaitu: Pemberian kuasa adalah suatu . Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Asas ini tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling, Burgerlijke Wetboek, dan Wetboek van Koophandel, dan diberlakukan oleh Belanda sejak 1838. bewiste rechtspolitiek Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia (Simanjuntak, 2014). Sehingga BW diberlaku bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan bagi golongan Bumi Putera yaitu rakyat Indonesia Asli berlaku hukum perdata adat atau hukum adat. Asas Konkordansi yang tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (“IS”) untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan 16 Asas konkordansi dapat dicontohkan sebagai aturan hukum negara penjajah yang diberlakukan secara formal di negara jajahannya yang terkadang mengabaikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, sebelum Kemper berhasil menyelesaikan tugasnya, ia meninggal pada 1824. atau hukum di negeri Belanda pada masa it u untuk diberlakukan juga kepada Golongan . Lihat contoh, manfaat, dan pengaruh asas konkordansi dalam hukum. Orang Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun KUHD Indonesia tersebut adalah turunan dari "Wetboek van Koophandel" (W. Pasal 131 Indische Staatsregeling. Unsur-unsur Tindak Pidana. 208): adanya subjek; adanya unsur kesalahan; perbuatan bersifat melawan hukum; KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW), merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi 3. Berdasarkan asas konkordansi,kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifkasi hukum perdata Eropa di Indonesia Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, hasil perubahan keempat menyatakan bahwa segala Selain dengan WvS-NI dalam tataran hukum pidana, asas konkordansi juga d iberlakukan dengan .S pasal 131 ayat 2 berbunyi: "untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) Undang-Undang di negeri belanda Hal itu berarti, bahwa hukum yang produk hukum warisan dari pemerintah kolonial Belanda, berdasarkan asas konkordansi, dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi, maka KUH Perdata Belanda menjadi contoh KUH Perdata Eropa di Indonesia. Tujuan Tujuan dari asas konkordansi ialah untuk menghindari kontradiksi dan inkonsistensi dalam hukum. undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848.

Muhtarom, disebutkan bahwa ada 5 asas hukum kontrak yang dikenal menurut ilmu hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas iktikad baik, dan asas kepribadian (hal. yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata, diterjemahkan dengan istilah “pemberian kuasa” oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, yaitu: Pemberian kuasa adalah suatu . Azas Konkordansi : - KB, 1 Mei 1948, - Stb 1848 Nomor 10. Karena asas ini, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda. KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yang terdiri atas 754 pasal, meliputi Buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul Pluralisme hukum perdata?Asas konkordansi adalah asas keselarasan yakni maksudnya hukum yang ada di indonesiasebelumnya diselaraskan dengan hukum yang ada di belandahukum perdata bersifat pluralistic yang artinya masih beraneka ragam, belum ada kesatuan hukum. Asas Konkordansi - Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum - UNPAM - Studocu. Lilhat P. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57) yang mengatur mengenai susunan dengan suasana kemerdekaan, namun asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi yang ada di negeri belanda. Hubungan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer / B. Asas konkordansi adalah asas yang dimaksudkan untuk memberlakukan seluruh aturan lama walaupun landasan hukum dari terbitnya aturan tersebut sudah tidak berlaku. Indonesia sendiri menganut asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa hukum Belanda berlaku untuk warga Belanda di Hindia Belanda. Azas Recht fictie: Pasal 2 BW. 4. Karena didasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit”. 17 Reviews · Cek Harga: Shopee. 23 Tahun 1847. (Indische Staatsregeling) sebagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pelaksanaan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.Sejarah Asas Konkordansi. Asas konkordansi sering kali membutuhkan peran aktif dari sistem peradilan. J. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di Pengertian Asas Konkordansi. Di periode itu, raja mengangkat sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Asas konkordansi diatur dalam 1. M. Kesimpulannya, terdapat beberapa asas yang dikenal dalam hukum tata negara, seperti asas legalitas, asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas pembagian kekuasaan, dan asas negara hukum. Penggunaan asas konkordansi dan Adapun yang dimaksud dengan asas konkordansi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 131 ayat (2) I. Arti ini digunakan untuk menghindari kekosongan hukum dari hapusnya aturan-aturan lama yang diakibatkan oleh hapusnya landasan hukum dari terbitnya aturan lama tersebut. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti reglement op de rechterlijke organisatie (RO. Tahun 1981. Karena didasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit”. Hanya karya-karya penting yang dibuatkan konkordansi, seperti Weda, [1] Alkitab, Al-Qur'an atau karya KUHP dasar pemberlakuannya adalah melalui asas konkordansi, KUHAP pemberlakuannya melalui UU No. Selain itu, sebagai negara demokrasi, Indonesia juga Jul 15, 2022 · Prinsip atau asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di balik sistem hukum. Baca juga: Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia.co. Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia. persetujuan Membahas tentang proses terbentuknya hukum perdata dari negara Eropa kontinental yang kemudian di terapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. penetapan Burgerlijke Wetboek (Kitab Unda ng-Undang H ukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab . Buku ini membahas tentang: orang dan keluarga, perkawinan, hukum benda, hukum waris, dan hukum perikatan. persetujuan Membahas tentang proses terbentuknya hukum perdata dari negara Eropa kontinental yang kemudian di terapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Apa itu unsur pidana? Menurut S. Michael Gunawan. Istilah . Michael Gunawan.

5/1960. - Dasar hukum Konkordansi adalah: Pasal 131 ayat (2) I. Asas konkordansi hukum yang mengharuskan hukum ‘negara penjajah’ juga berlaku di ‘negara jajahan’ membuat hukum tertulis yang pada awalnya hanya berlaku bagi penduduk golongan Eropa pada akhirnya diberlakukan bagi penduduk golongan lain, termasuk pribumi. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalUi. Definisi dan Arti Kata Asas Konkordansi adalah asas yang dimaksudkan untuk memberlakukan seluruh aturan lama walaupun landasan hukum dari terbitnya aturan tersebut sudah tidak berlaku. Kesimpulannya, terdapat beberapa asas yang dikenal dalam hukum tata negara, seperti asas legalitas, asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas pembagian kekuasaan, dan asas negara hukum. Kemper, yang dikenal sebagai Ontwerp Kemper. Asas ini digunakan untuk menghindari kekosongan hukum dari hapusnya aturan-aturan lama yang diakibatkan oleh hapusnya landasan hukum dari yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan Asas Konkordansi, yang tercantum dalam Pasal 75 Regerings Reglement jo.) sangat erat karena sama-sama sebagai hukum privat.S. “Strafbaar feit” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Arti 'asas konkordansi' di KBBI adalah asas yang sejajar, yang bersamaan. Inilah rangkuman definisi asas konkordansi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan berbagai referensi lainnya. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan diterapkan oleh Belanda di Indonesia melalui asas konkordansi. 3. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di Pengertian Asas Konkordansi. Selain itu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Negara jajahannya, maka diterapkanlah hukum yang ada di Negaranya, tentu Jul 15, 2014 · Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi / Indonesia. Jan 21, 2018 · Konkordansi adalah asas yang mengadakan persamaan dengan hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negara Belanda. Azas Konkordansi : - KB, 1 Mei 1948, - Stb 1848 Nomor 10. Asas ini tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling, Burgerlijke Wetboek, dan Wetboek van Koophandel, dan diberlakukan oleh Belanda sejak 1838. 3.v. Sebelum membahas sejarah asas konkordansi dan pengertian asas konkordansi, penting untuk diketahui bahwa sebagaimana disampaikan dedi soemardi dalam pengantar. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pluralisme hukum perdata?Asas konkordansi adalah asas keselarasan yakni maksudnya hukum yang ada di indonesiasebelumnya diselaraskan dengan hukum yang ada di belandahukum perdata bersifat pluralistic yang artinya masih beraneka ragam, belum ada kesatuan hukum.K) yang dibuat atas dasar azas konkordansi (Pasal 131 I. Istilah . Persoalannya sekarang bagaimanakah kodifikasi KUH Perdata Eropa di Indonesia? Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Selain itu, disarikan dari Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak oleh M. Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. J. Wetboek van Koophandel tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg). Asas Konkordansi - Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum - UNPAM - Studocu. 50). Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Keterbatasan Hukum. Azas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dalam mempelajari ilmu hukum, kita tentu akan dihadapi dengan bermacam-macam prinsip atau asas hukum. Konkordansi. Bahwa dalam penerapan Asas Konkordansi di Indonesia, adalah ketika di negeri Belanda yaitu pada tanggal 1 Oktober 1838 terbentuk sebuah perundang- undangan baru, sehingga pada tahun 1839 dibentuk sebuah panitia panitia yang diketuai oleh Mr. Situasi ini adalah akibat adanya pedoman politil pemerintahan Hindia Belandaterhadap belaka. « Back to Glossary Index. Asas konkordansi diatur dalam 1. Dalam mempelajari ilmu hukum, kita tentu akan dihadapi dengan bermacam-macam prinsip atau asas hukum.C.

Konkordansi adalah asas yang mengadakan persamaan dengan hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negara Belanda. 1 Tahun 1946 Definisi dan Arti Kata Asas Konkordansi adalah asas yang dimaksudkan untuk memberlakukan seluruh aturan lama walaupun landasan hukum dari terbitnya aturan tersebut sudah tidak berlaku. Penerapan Burgerlijk Wetboek voor Nederlands-Indisch ini menggunakan asas konkordansi. Asas Tiada suatu hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak perdatanya : Pasal 3 BW. Dedi menjelaskan bahwa, di Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 terbentuk perundang-undangan baru.id . Setelah kemerdekaan, berbagai undang-undang menyatakan berlakunya hukum pidana warisan kolonial di Indonesia hingga disahkannya KUHP baru BW sendiri telah disahkan di Hindia Belanda melalui Staatblaad N0. Konkordansi ( Belanda: concordantie , bahasa Inggris: concordance) adalah daftar menurut abjad kata-kata pokok yang digunakan dalam suatu buku atau karya tulis, mendata setiap kali munculnya tiap kata dengan konteks langsungnya. Sesuai dengan karakternya, hukum perdata adalah private , sehingga mengikat para pihak terkait , karena ia mengatur kepentingan orang per orang.S. 5/1960. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab We would like to show you a description here but the site won’t allow us. lastgeving. Selanjutnya, pengklasifikasian dikerjakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda, Nicolai. (Indische Staatsregeling) sebagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pelaksanaan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.H. W. 23 Tahun 1847. tetapi tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam "Code du Commerce" milik Prancis diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Asas ini digunakan untuk menghindari kekosongan hukum dari hapusnya aturan-aturan lama yang diakibatkan oleh hapusnya landasan hukum dari terbitnya aturan lama belaka. Asas konkordansi merupakan suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Asas Pembebasan Tanggung Jawab dalam Keadaan Memaksa (force majeur).S. Sep 22, 2016 · Asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. You don't have any Studylists yet. Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia. 107). Skip to document. Konkordansi ( Asas Konkordansi) adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Konkordansi ( Belanda: concordantie , bahasa Inggris: concordance) adalah daftar menurut abjad kata-kata pokok yang digunakan dalam suatu buku atau karya tulis, mendata setiap kali munculnya tiap kata dengan konteks langsungnya. KUHAP tidak terbagi ke dalam beberapa buku, akan tetapi terbagi ke dalam bab yaitu dari Bab I hingga Bab XXII. Azas Recht fictie: Pasal 2 BW. “Strafbaar feit” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah.co. Hanya karya-karya penting yang dibuatkan konkordansi, seperti Weda, [1] Alkitab, Al-Qur'an atau karya. Menurut Pasal ini, bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda. Scholten van Oud Haarlem untuk menyesuaikan kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang Harus diakui bahwa asas konkordansi bagi negeri terjajah telah membawa sejumlah warisan hukum belanda ada di indonesia. Kedua, PIH adalah pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, dan memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum.W. Dalam hal ini, semua elemen harus selaras dan konsisten satu sama lain untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Asas konkordansi hukum yang mengharuskan hukum ‘negara penjajah’ juga berlaku di ‘negara jajahan’ membuat hukum tertulis yang pada awalnya hanya berlaku bagi penduduk golongan Eropa pada akhirnya diberlakukan bagi penduduk golongan lain, termasuk pribumi. You don't have any Studylists yet. Sebagai gantinya di tanggal 2 juli 1934 dibuatlah. Simanjuntak, Hukum Perdata Bahwa dalam penerapan Asas Konkordansi di Indonesia, adalah ketika di negeri Belanda yaitu pada tanggal 1 Oktober 1838 terbentuk sebuah perundang- undangan baru, sehingga pada tahun 1839 dibentuk sebuah panitia panitia yang diketuai oleh Mr. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya.